Potret ekonomi Indonesia saat ini dari sudut pandang Imam Al-maqrizi

Imam Al-Maqrizi merupakan seorang ulama besar Yang lahirdi Kairo pada tahun 766 H (sekitar 1364 M). Beliau mempuyai dasar keilmuan sebagai seorang sejarawan dan karyanya merupakan salah satu rujukan dalam pemikiran ekonomi Islam.

Berbeda dengan para pendahulunya, seperti Ibnu Taimiyyah maupun Al-Ghazali yang ketika memaparkan kondisi perekonomian yang kemudian diarahkan kepada suatu perilaku normatif menurut syariat Islam, Al-Maqrizi menekankan pada aspek historis dari fenomena ekonomi, khususnya yang terjadi di Mesir pada masanya.

Hal tersebut menjadikan beliau lebih bersifat “apa adanya” dalam memaparkan fenomena ekonomi yang terjadi, alih-alih bersifat normatif. Kerangka pemikiran Al-Maqrizi dapat menjadi sebuah gambaran bagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Pada masa pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur berjalan sangat gencar dan terkesan menjadi prioritas utama dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global dan memperluas wilayah petumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini berpusat di Pulau Jawa saja.

Selain itu, sejumlah paket kebijakan ekonomi dan deregulasi seperti Amnesti Pajak juga pernah digulirkan dalam rangka meningkatkan likuiditas dalam negeri serta mendorong investasi di Indonesia.

Akan tetapi, sejumlah permasalahan mulai muncul, seperti dari menurunnya nilai tukar rupiah, masalah fiskal, rendahnya pendapatan negara dari ekspor, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, serta kisruh politik-populis yang turut serta menjadi batu sandungan yang cukup berarti hal ini sudah sangat jelas menunjukan bahwasannya perekonomian Indonesia tidaklah baik-baik saja.

Berkaca dari kasus pada masa Imam Al-Maqrizi, terlihat bahwa ada kesamaan kasus antara Indonesia saat ini dan Mesir pada masa kekuasaan Mamluk saat sang Imam masih hidup. Perama, adanya pajak yang besar dibebankan negara kepada rakya Penerimaan pajak masih saja mengalami kekurangan (shortfall) sebesar Rp 108,1 triliun.

Penasaran dengan  Halal Is Our Lifestyle

Angka ini lebih lebar dibanding proyeksi pemerintah sekitar Rp 73,1 triliun. Alhasil, rasio pajak dengan PDB belum beranjak dari posisi 11,5 persen. Sementara itu, penerimaan pajak pada 2019 ditargetkan mencapai Rp 1.577,6 triliun. Artinya, penerimaan pajak harus ditingkatkan 19,8 persen dari realisasi penerimaan tahun lalu.

Jika asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 3,5 persen, kenaikan penerimaan pajak alami yang dihasilkan baru sebesar 8,8 persent. Peningkatan pajak dilakukan seiring dengan peningkatan belanja pemerintah dan masifnya pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi, peningkatan pajak yang dilakukan pemerintah tanpa memperhatikan kondisi perekonomian melambat justru akan memperdalam perlambatan ekonomi, bahkan justru menjadikan ekonomi mengalami penurunan akibat demotivasi masyarakat akibat tingginya pajak.

Kedua, pada masa Al-Maqrizi, di tengah penderitaan rakyat, para pejabat justru hidup dalam kemewahan. Kasus serupa pun terjadi di Indonesia. Peningkatan anggaran yang diniatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia justru menjadi ladang korupsi para pejabat publik.

Korupsi pada mega proyek KTP Elektronik mengakibatkan rakyat kesulitan mendapatkan haknya untuk memiliki kartu identitas dan hal ini menghambat pelayanan publik yang menjadi hak rakyat. Contoh lainnya adalah pembangunan gedung baru DPR yang masuk dalam penganggaran APBN 2018, di tengah sorotan publik atas kinerja wakil rakyat yang belum dapat menjadi teladan publik di tengah era keterbukaan dan demokrasi hari ini.

Ketiga, berbeda dengan masa Al-Maqrizi yang sumber pendanaan Baitul Maal adalah pungutan dari dalam negeri semata, pada masa kini pemerintah menyusun anggaran negara secara defisit. Artinya, pemerintah telah merencanakan untuk memiliki defisit anggaran yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi pemerintah.

Penasaran dengan  Komparasi Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional

Gencarnya aktivitas utang pemerintah tercermin dari statistik pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia per akhir 2014 “hanya” 2.604 triliun rupiah, sementara per Mei 2017 sudah mencapai 3.672 triliun rupiah. Artinya, dalam waktu tiga tahun saja pemerintah telah meningkatkan utangnya mncapai 1.000 triliun rupiah.

Selain itu, utang senilai 810 triliun rupiah juga akan jatuh tempo pada periode tahun 2018 hingga 2019, yang akan menjadi beban bagi anggaran negara. Melihat cerminan dari kondisi pemerintah di atas, seharusnya ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat menjadi semacam de javu atas kesengsaraan rakyat di masa Al-Maqrizi, yakni rakyat menghadapi penurunan daya beli akibat naiknya harga-harga dan beragam pungutan yang mencekik rakyat.

Pemerintah masih menyatakan bahwa perekonomian masih stabil karena inflasi masih tertahan pada posisi 3.5% saat ini. Namun, rendahnya inflasi di tengah perlambatan ekonomi menunjukkan adanya permintaan dari masyarakat yang rendah.

Apabila pemerintah tidak memperhatikan posisi daya beli masyarakat dengan cermat, perilaku menahan konsumsi oleh masyarakat dapat menghantam sektor usaha karena pendapatan sektor usaha berasal dari konsumsi masyarakat dan ditambah dengan semakin gencarnya pemerintah memungut pajak pada dunia usaha.

Efek domino yang akan timbul adalah turunnya omzet para pengusaha akan mendorong efisiensi yang umumnya bermakna merumahkan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawan. Mengingat para karyawan dan keluarganya juga adalah konsumen, PHK akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga justru perekonomian akan semakin menurun akibat hal ini.

Penutupan sejumlah gerai retail di Indonesia dan posisi utang pemerintah yang terus meningkat di tengah perlambatan harus menjadi cerminan bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelayan bagi masyarakat.

Penasaran dengan  Peradaban yang Terlupakan

Evaluasi dan pengaturan proyek infrastruktur agar tidak memperberat beban anggaran negara serta kecermatan dalam memperhatikan daya beli masyarakat serta pengenaan pajak menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat pada perekonomian di masa mendatang.

Lebih penting lagi, pemerintah dan legislatif selaku pejabat publik haruslah menunjukkan karakter negarawan. Di tengah perlambatan ekonomi yang dialami masyarakat, teladan yang baik dapat menjadi secercah harapan masyarakat pada negara ini.

Teladan seperti khalifah Umar bin Khattab yang menjadikan standar hidup pribadi sebagaimana pribadi termiskin dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik adalah teladan yang masih relevan untuk menjadi refleksi para pemimpin negeri.

Bukan dengan hidup bermewahan terlebih dari hasil korupsi. Semoga Allah memberikan hidayah bagi bangsa Indonesia, pemimpin dan rakyatnya untuk senantiasa berada di jalan yang lurus serta memberkahi negeri ini dengan keamanan dan kesejahteraan.

Agus Sulaeman, Mahasiswa STEI SEBI

Satu pemikiran pada “Potret ekonomi Indonesia saat ini dari sudut pandang Imam Al-maqrizi”

Tinggalkan komentar